Larangan Mudik Sebagai Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Penting-Penting Amat - PB Aryatmoko

Anggun Kumala Sari sebagai peserta Ngaji Marhaenisme Kajian Trending Rabu Malam

Kebijakan mengenai larangan mudik mulai bergulir kembali mendekat bulan Ramadhan tahun 2021 ini. Kebijakan ini sama seperti dengan kebijakan tahun 2020 sebelumnya karena terdapat masalah mengenai adanya pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai sampai tahun ini. Setiap kurun waktu tertentu siapapun penguasanya pasti terdapat kebijakan yang dikeluarkan, dan pasti terdapat masukan dan kritik. Larangan mudik ini berlaku pada transportasi publik yang ada pada kendali pemerintah, contohnya adalah kereta api, pesawat terbang garuda yang merupakan angkutan umum yang dijalankan oleh pemerintah. Setiap waktu mudik mau pulang ke kampung halaman ataupun maupun ziarah pasti akan dilarang dengan adanya kebijakan dari pemerintah. 

Bung Moko menceritakan tentang pengalamannya mudik dan ziarah. Tidak mungkin dilarang oleh pemerintah untuk alasan bepergian semisal ziarah atau lebaran karena itu merupakan tradisi. Menurutnya tidak bisa dilarang dengan kaidah hukum, kecuali dilarang dengan fatwa dan sebagainya. Menutup jalan umum adalah melanggar hak publik, bagaimana jika sebaliknya rakyat menutup aliran pajak yang seharusnya disetor kepada pemerintah. Hal itu tetap tidak bisa. “Pemerintah secara bijaksana mengeluarkan peraturan tidak sepenuhnya untuk dipatuhi.” Peraturan itu serius atau bisa basa-basi saja. "Jangankan aturan seperti itu saja. Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi rakyat miskin dan terlantar dilindungi oleh negara. Penanggung jawab UUD itu siapa? Kalau bukan pemerintah, tapi tidak sepenuhnya dilaksanakan. Pemilik kekuasaan seharusnya memikirkan hal tersebut. Karena pemerintah juga manusia biasa. Pemerintah juga melanggar aturan yang mereka bikin sendiri. Melarang tradisi mudik dan ziarah adalah hal yang bertentangan dengan tradisi yang ada." kata beliau dalam acara Live Streaming Rabu Malam 7 April 2021 kemarin.

Peraturan larangan mudik ini sebenarnya juga banyak kelonggaran dan hanya basa-basi saja. Terdapat keanehan ketika pemerintah melarang adanya kerumunan di masyarakat, sementara untuk artis ketika melakukan acara resepsi mengundang kerumunan dan justru pemerintah hadir merayakan seperti mengikuti acara kenegaraan. Menurut Bung Moko adalah sesuatu yang menjijikkan. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan negara. Berbeda dengan adanya rakyat yang mengadakan acara yang mengakibatkan keramaian, malah diadili dan dihukum. Hal ini seperti menunjukkan adanya sok berkuasa dari pemerintah. Adanya cari muka penguasa di depan artis. Sebuah hal yang lucu menurut Bung Moko. 

Terdapat keanehan ketika pemerintah melarang adanya kerumunan di masyarakat, sementara untuk artis ketika melakukan acara resepsi mengundang kerumunan dan justru pemerintah hadir merayakan seperti mengikuti acara kenegaraan. Menurut Bung Moko adalah sesuatu yang menjijikkan

PB Aryatmoko dalam Live Streaming Kajian Trending "Larangan Mudik"

Bung Moko mengatakan memang tidak suka dengan golongan radikal sebelah, dan justru membela teman-temannya yang  sedang berkuasa, karena merupakan kewajiban kita untuk selalu mendukung pemerintah yang sah. Mendukung dengan berbagai macam cara. Ada yang mendukung dengan menyumbang, ada yang mendukung dengan kritik, dan sebagainya. Termasuk Bung Moko yang membela penguasa dengan cara mengkritik dengan baik dan benar. Naiknya penguasa karena didukung oleh rakyat kecil, bukan oleh artis. Makanya penguasa harus membela kembali kepentingan rakyat. Terjadinya standar ganda pada pemerintah karena terdapat ketidakberpihakan terhadap beberapa golongan yang memang tidak disukai. Hal ini adalah sesuatu yang abu-abu menurutnya. 

Dian sebagai peserta Live Streaming memberi tambahan dan tanggapan mengenai larangan mudik ini. " Menjadi pertanyaan kenapa mudik dilarang kembali, sementara saat ini Indonesia sudah melakukan vaksinasi, padahal banyak acara besar yang syaratnya melakukan yang namanya vaksinasi terlebih dahulu, harus menyertakan surat vaksin. Vaksin itu bisa melindungi kita dari Corona. Padahal jika mudik itu dilarang, tidak hanya merugikan secara materiil dan ekonomi saja, tetapi berdampak pada psikis masyarakat juga. Fungsi vaksin itu untuk apa sih, jika vaksin itu bisa melindungi kita, dan kita sudah divaksin, berarti bisa ikut mudik, kondisi sekarang ini kita sudah bisa lihat banyak terjadinya wisata ke mana saja, bisa dilihat banyak tempat wisata dibuka."

Kemudian Bung Moko menjawab bahwa "Pada intinya namanya vaksinasi ini dipertanyakan apakah bisa melindungi kita dari virus corona ini. Tidak, kita tidak terlindungi, tetapi cuma meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus. Tetapi hal ini belum selesai. Vaksinasi belum diketahui apakah tubuh kita bisa bertahan lagi terhadap virus ini. Vaksinasi ini cuma permainan saja. Tetapi vaksinasi ini adalah sebuah ikhtiar sebagai usaha kita untuk melindungi diri kita. Pembelian vaksinasi ini adalah sebuah hal yang penting daripada vaksinasi itu sendiri. Terdapat kepentingan di baliknya."

"Belum ada jurnal sahih bagaimana vaksin terutama sinovac ini efektif menurutnya. Tapi ikhtiar itu penting. Ikhtiar dengan vaksinasi itu cuma satu-satunya jalan saja. Untuk masalah keberhasilan antara vaksin itu tidak jelas, sementara jamu yang dikonsumsi masyarakat juga tidak jelas juga. Terdapat permasalahan dalam campur tangan permainan kepentingan. Karena jika rakyat yang membuat jamu akan dipermasalahkan sebagai alternatif obat." kata Bung Moko.

Kedaulatan kita di bidang kesehatan kita masih 0 (nol). Inti membicarakan pandemi dan vaksin ini adalah masalah kedaulatan bidang kesehatan kita. Semua vaksin itu impor, dan paracetamol sebagai obat generic juga impor. Hampir 100% dunia kesehatan itu impor, karena kita tidak berdaulat dalam bidang kesehatan. Begitu kita menghadapi pandemi, kita langsung kelabakan. 

"Negara sudah baik pada pemerintahan sekarang, berbeda dengan zaman pemerintahan sebelumnya di mana ketika kita sakit, maka kita akan menghabiskan banyak uang untuk melakukan penyembuhan dan perawatan bahkan sampai dengan menjual semua aset kita. Zaman sekarang bahkan telat membayar BPJS akan tetap dilayani, semua sudah ditanggung negara. Total 74 triliun sudah dibeli vaksin. Terdapat permainan dalam pembelian vaksin impor yang dilakukan oleh pemerintah. Terdapat banyak alasan yang diberitakan mengenai kendala mengenai pembuatan dan pembelian vaksin dari luar negeri. Karena dokter bukan merupakan pedagang. Dokter tidak memiliki obat, karena dokter adalah pengguna akhir. Ujung-ujungnya nanti adalah ke pendidikan kita, yaitu pendidikan kedokteran kita. Karena pendidikan medis kedokteran kita tidak berasal dari akar tradisi bumi nusantara kita. Berbeda dengan kedokteran cina, entah itu benar atau salah, ilmu kedokteran cina ini berbeda dengan tradisi kedokteran barat. Karena terdapat perbedaan latar belakang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Sementara di sini ahli medis tradisional kita disebut dengan dukun, dan dukun ini malah disalahkan dan dihukum. Dukun ini tidak diayomi, tetapi malah dimusuhi, karena dokter membawa misi, sehingga musuh utama adalah jamu. Jamu adalah pertahanan terakhir yang harus dilawan. Jamu adalah musuh. Jamu harus sesuai saran dokter, tetapi dokter tidak memakai jamu. Begitulah contoh membunuh tradisi jamu. Terdapat metodologi berbeda. " ujar Bung Moko.

Bung Moko menjelaskan bahwa vaksin adalah satu-satunya ikhtiar yang dipropagandakan kepada rakyat. Contoh lain dari ikhtiar menjaga kesehatan adalah dengan mencuci tangan. Semisal dengan adanya hand sanitizer, yang sebenarnya terdapat kandungan alkohol, sementara rakyat juga bisa membuat alkohol untuk menjadi bahan hand sanitizer, sehingga akan membuat perekonomian rakyat terbantu. Lalu terdapat propaganda untuk menggunakan sabun cuci tangan sebagai alternatif yang lebih baik untuk melawan penggunaan hand sanitizer. Begitu juga dengan adanya masker. Pada awal pandemi terdapat kontroversi penggunaan masker tidak wajib bagi yang sehat, hingga akhirnya diberlakukan kebijakan wajib menggunakan masker dari WHO yang kemudian diikuti oleh pemerintah. Pembuatan peraturan dilakukan untuk menguntungkan penguasa yang ada. Terdapat kejanggalan jumlah kasus positif karena ada masalah dengan adanya pemeriksaan. 

Nia sebagai peserta kajian juga melontarkan pertanyaan, "Larangan Mudik akan dilaksanakan dan berdampak pada wisata dan ekonomi, bagaimana tanggapan pak dokter?"

Menurut Bung Moko dampak larangan mudik pada ekonomi tidak ada, karena memang tidak ada yang mematuhi peraturan itu. Tetapi pariwisata kita tidak perlu menunggu lebaran juga sudah bangkit setelah jatuh sejak awal pandemi. Bahkan banyak tempat pariwisata yang sudah buka kembali bahkan sampai ramai dan penuh. Tempat wisata sampai membludak. Kenapa bisa membludak? Karena berbeda dengan pemberitaan tentang COVID-19 ini di sosial media. Karena yang ada adalah berita yang dibesar-besarkan. Karena setiap kasus positif COVID-19 ini dibesar-besarkan.  Virus ini nyata adanya. Tetap memakai masker untuk menghormati pemerintah atau penguasa sebagai tuntunan keimanan kita. Menghormati sesama juga. Siapa sih orang yang mematuhi protokol kesehatan? Karena itu hanya basa-basi media saja. Sementara di lapangan berbeda kenyataannya. Kita tetap santai saja dengan keadaan sekarang. 

Beberapa peserta Kajian Trending terdapat Dian Aisyiah, Marfuah, Nurul Imania, dan Anggun Kumala Sari

Bung Moko akhirnya menanyakan kenapa pandemi ini ada? Karena WHO tidak bekerja, karena tidak mengajarkan dan memberitahukan kepada dokter. Karena yang penting adalah adanya keuntungan yang didapat dari pandemi. 

Anggun sebagai peserta juga memberi pertanyaan sebagai berikut, "Jika pemerintah benar menetapkan larangan mudik, bagaimana pemerintah mengatur pemudik yang akan pulang kampung. Sementara larangan mudik akan berdampak pada ekonomi juga, seperti pendapatan pemerintah akan berkurang dari pemasukan tol, pelabuhan, dan bandara. Hal ini berlaku pada TNI, POLRI, dan rakyat, sementara apakah pemerintah berlaku juga?".

Bung Moko menerangkan bahwa hal yang bisa diatur pemerintah adalah yang berada pada bawah pemerintah. Sementara swasta tidak bisa diatur. Pemerintah hanya bisa ngatur aparatnya. Yang dikhawatirkan adalah menyetop di jalan umum, bukan jalan tol. Karena jalan tol adalah tempat pemasukan pemerintah. Hal ini berimbas pada ekonomi masyarakat. Jalan tol bisa dimasuki mobil, berbeda dengan motor bisa masuk jalan-jalan tikus. Pemerintah mengeluarkan aturan tetapi masih banyak celah di lapangan. Menurut saya adalah pemerintah melarang aparatnya saja. Pemerintah hanya bisa mengatur hal yang ada di bawahnya saja. Tidak swasta. 

Peraturan bisa diubah karena masih banyak kelonggaran yang ada. Karena secara teknis itu sulit.

Terakhir, Bung Moko menjelaskan juga bahwa terdapat hubungan dengan yang namanya uang. THR tidak langsung pemerintah kepada petugas dengan mencari uang pungli di jalan saat ada yang namanya pelarangan mudik. Pemberhentian mudik tidak ada di lapangan karena ada yang namanya pungli dari petugas kepada pemudik yang tetap nekat pulang kampung dan berwisata. Kalau tidak ada yang lewat jalan umum, lewat jalan tol dan nanti akan masuk ke pemasukan pemerintah. Aturan dilarang mudik ini karena karena ada kepentingan di dalamnya. Maksud pemerintah sebenarnya cuma untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. TRADISI MUDIK ini bukan tradisi Islam, tetapi tradisi Nusantara. Ketika pemerintah serius melarang mudik, akan timbul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini akan berdampak pada masyarakat tidak percaya peraturan pemerintah kedepannya, hal ini adalah hal yang ditakutkan pada kedepannya.  

Read More

Piring Rakyat Kecil Penuh, Indonesia Berdaulat - PB Aryatmoko

Marfuah Nurul Imania dan Buku Mustikarasa

Berbagai ancaman dapat menyerang kedaulatan Bangsa Indonesia dari berbagai macam sudut. Tidak hanya serangan fisik yang mampu mencederai wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan seperti problem pangan, ekonomi, dan kesehatan juga merupakan sebuah ancaman yang dapat meneror kedaulatan Indonesia. Mau bagaimanapun hal-hal substansial seperti pangan hingga kesehatan adalah hak setiap warga negara, di mana negara wajib menyediakan dan memenuhi kebutuhan warganya. Persoalan hajat hidup orang banyak ini tidak dapat disepelekan begitu saja mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia sekitar 270 juta jiwa. Kali ini Kajian Trending Dokter Marhaenis hari Rabu Malam tanggal 28 April 2021 akan mencoba membahas dan mengkaji bersama persoalan Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia dari sudut pandang Pangan, Ekonomi, dan Kesehatan. 

PB Aryatmoko atau sering disapa Bung Moko merupakan pendiri kegiatan Ngaji Marhaenisme di akun Dokter Marhaenis mengatakan pendapatnya mengenai Ketahanan Nasional di bidang Pangan, Ekonomi, dan Kesehatan. 

Sebagai gambaran dan prinsipnya adalah seorang dokter, menurut Bung Moko menjadi dokter adalah profesi yang sombong. Karena pengaruh predikat dan peringkat jurusan kuliah favorit secara umum di mata masyarakat. Kesehatan tidaklah menjadi kunci menurut Bung Moko, sebab kesehatan tidak akan bermakna jika tidak ada pangan. Makanan yang mencukupi dan bergizi adalah sesuatu yang utama sebelum kesehatan. Tanpa ada pangan yang bergizi maka tidak akan ada yang namanya kesehatan. Selain profesi dokter, terdapat profesi yang lebih hebat yaitu adalah profesi yang berkaitan mengenai pangan. 

"Politisi yang sebenarnya adalah politisi yang tidak membicarakan mengenai politik" - PB Aryatmoko

Bung Moko mengenalkan buku Mustikarasa sebagai buku yang menjadi rujukan memasak aneka menu seluruh Indonesia. "Walaupun bentuknya sederhana, hanya berisi resep masakan Indonesia. Tetapi pada prinsipnya ini adalah politik pangan." kata Bung Moko ketika menjelaskan buku Mustikarasa. 

PERMASALAHAN PANGAN

Tidak akan dijumpai secara keseluruhan bahan makan atau bumbu asing asing luar negeri seperti minyak zaitun atau buah kurma di buku resep Mustikarasa kata Bung Moko. Menurut beliau dari maksud tersebut adalah dengan berpengan pada resep Mustikarasa, tidak perlu impor. Kalau resepnya berbahan baku luar negeri, maka bagaimana kita bertahan dengan bahan dalam negeri. Contoh saja resep gudeg nangka muda, terdiri dari nangka muda, ayam, telur, kelapa tua. Bumbu-bumbu terdiri dari bawang merah, bawang putih, sereh, kemiri, ketumbar, jahe, gula merah, garam. Tidak ada bahan baku luar negeri. Bukan berarti Bung Karno itu anti-impor, walaupun terdapat sedikit bahan baku dari luar negeri seperti gandum. Tetapi kalau semisal gandum menjadi makanan pokok kedua setelah beras, kita tidak memiliki sumber daya gandum, sehingga akan mengakibatkan kita ketergantungan dan akan membuat kita menjadi bahan baku impor. 

"Tidak ada masakan dari resep Mustikarasa Bung Karno yang tidak enak. Semua masakan rasanya enak" kata Bung Moko. 

Menurut Bung Moko kalau pangan kita berasal dari kita sendiri, tidak ada yang kurang dari diri kita sendiri. Walaupun setelah zaman Soeharto terdapat Jawanisasi masakan Indonesia, karena ada kepentingan politik. Contoh saja adalah di Madura, masih ada nasi dicampuri dengan jagung, agar tidak lepas dengan masakan daerah mereka, walaupun untuk pemanis masakan. Jagung akhirnya tidak menjadi makanan pokok orang Madura. Sulawesi terdapat sagu yang akhirnya tersingkir dengan beras. Begitu juga adalah di Papua sudah mulai ramai konsumsi dengan beras. 

Bung Moko berasumsi bahwa politik pinjaman ini terjadi dengan zaman Orde Baru. Sehingga daerah harus mengikut dengan pemerintah pusat sehingga terpaksa mengonsumsi dengan beras. Meskipun kita sempat swasembada beras walaupun cuma sekali aja akibat kebijakan politik tersebut. Tetapi sepanjang sejarah berikutnya tetap kembali impor beras. Politik pinjaman terjadi akibat hutang yang dipinjami oleh pemerintah pusat sehingga terdapat perjanjian di belakangnya. 

"Ketahanan Nasional adalah Kedaulatan berawal dari piring kita" mengutip dari perkataan Agus Kristianto selaku bakal calon Ketua Umum PA GMNI. Artinya adalah kedaulatan berasal dari apa yang dimakan oleh rakyat. Sebagai bangsa kita kaya akan resep, seperti yang ada dalam buku resep Mustikarasa. Ini adalah politik yang mengomongkan resep masakan, tetapi dampaknya besar sekali. Bukan politik yang hanya berkutat pada uang saja. Bung Karno tidak mengatakan mengenai uang, tetapi sesuatu hal yang bersangkutan dengan ekonomi, kemandirian dan kedaulatan bangsa.

"Bung Karno ketika ke luar negeri membawa bahan makanan sendiri. Ketika beliau makan di luar negeri hanya memakan masakan kesukaannya sendiri, bahkan menawarkan apa yang dia makan kepada kepala negara yang beliau kunjungi." cerita Bung Moko mengenai perjalanan kenegaraan Ir. Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia. 

PB Aryatmoko menjelaskan mengenai persoalan pangan ada kaitan erat dengan petani sebagai tulang punggung pangan dalam negeri yaitu terletak pada kesejahteraan petani. "Kalau ada subsidi pupuk, subsidinya langsung ke petani. Tidak ke perusahaan pupuk. Gabah dibeli pemerintah yang kemudian dirubah menjadi beras akan membantu petani. Percuma walau beras murah tapi akan menekan kesejahteraan petani." kata Bung Moko.

Bung Moko yakin akan pemerintah sekarang lebih bagus daripada pemerintahan sebelumnya. Karena sekarang apa-apa lebih mudah akibat ekonomi yang real di hadapan kita. Walaupun Bung Moko tidak suka terhadap pemuja-muja pemerintah yang menjadi penjilat pemerintah. Secara ekonomi walaupun Indonesia tidak termasuk sebagai yang terbaik maupun juga yang terburuk. Tetapi secara perkembangan ekonomi kita baik. Karena kita punya kultur hebat terhadap menghadapi krisis pandemi ini. 

PERMASALAHAN KESEHATAN

Terdapat bisnis di balik pandemi menurut Bung Moko. Seperti misal adanya aturan rapid-test ketika kita harus berpergian ke luar daerah maupun luar negeri. Karena terdapat keuntungan ekonomi yang didapat dari adanya rapid-test yang diwajibkan pemerintah. Kemudian kebijakan anti-gen sebagai pengganti rapid-test yang menguntungkan juga. 

Ketika tentang bersangkut paut dengan kesehatan. Masih terdapat ilmu lain di luar kedokteran. Ilmiah hanyalah salah satu jalan menuju kebenaran. Tidak harus sesuatu yang ilmiah. Karena metode ilmiah kita belum sampai pada yang namanya pengobatan alternatif tersebut. Bung Moko juga menjelaskan jangan memutlakkan ilmu kedokteran sebagai satu-satunya ilmu yang dapat mengobati penyakit. 

Pendapat Bung Moko mengenai penanganan terhadap pandemi COVID-19 ini adalah rakyat, karena sangkut pautnya terhadap rakyat, terdapat peran serta terdapat masyarakat. Tidak hanya dokter saja yang berada di garda depan penanganan COVID-19 karena semua terlibat langsung terhadap penanggulangan COVID-19.  

Ilmu kedokteran kita itu belum lama, semenjak ada STOVIA. Tetapi ilmu kesehatan kita sudah lama bahkan sebelum ada STOVIA bikinan Belanda. Tetapi kita tetap eksis, di mana ilmu-ilmu itu? Ilmu kesehatan tradisional kita tergusur. Dan kita mengikuti ilmu-ilmu barat. Tanpa berpaku pada kearifan lokal kita sendiri, dan hanya setuju pada patokan ilmu barat. Kita hanya menjadi konsumen saja produk-produk kesehatan barat.

Bung Karno memberi paham Pancasila kepada seluruh dunia. Tidak mengabsorbsi paham dunia. Kita mudah ditumpangi pada kepentingan luar. Seolah-olah semua produk asing adalah produk paling bagus dibanding dengan produk dalam negeri sendiri. Kita mencari apa yang tidak dipunya oleh diri kita sendiri, sementara meninggalkan apa yang kita punya sendiri. Rumput tetangga lebih subur dibanding rumput kita sendiri. 

Setiap negara punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga tidak ada yang salah dengan namanya impor atau ekspor. Yang salah adalah yang namanya tidak adanya kontrol dan tidak menghargai apa yang kita miliki sendiri.

"Menjadi Marhaenis masa depan dengan belajar pemikiran Bung Karno, yaitu dengan membentuk cara pandang, apapun masalahnya yang akan kita hadapi di masa depan." kata Bung Moko.

INDONESIA BERDAULAT SECARA PANGAN

Bung Bhismoko sebagai peserta kajian bertanya tentang sejarah lahan produk dan menjadi ladang pangan. Menurutnya padi tumbuh subur dibanding yang lain, pasca cultur stelsel dengan ditanamnya rempah-rempah, padi adalah lahan terbesar, saat ini kita bandingkan padi kalah dengan sawit, bagaimana kita sekarang melihat lahan produktif tergusur dengan ladang-ladang lainnya. secara gejolak politik dan ekonomi, ternyata corona tidak menginfeksi kita, tetapi mengancam ketahanan nasional kita dan juga berdampak pada ketahanan pangan kita. Apakah tercukupi secara kuantitas? bagaimana juga permasalahan gizi dengan ketahanan pangan, kita selalu meninggalkan kualitas. Di Indonesia kita kekurangan dalam mengkonsumsi gizi. Bangsa Indonesia tidak memenuhi standar gizi. Ketersedian pangan terbatas pada kuantitas tetapi juga pada kesehatan.

Bung Moko menjawab Bung Bhismo. "Kita dapat mengkonsumsi makanan apa saja. Padi itu menang secara kualitas dibanding dengan ketela pohung. Tetapi ketela rambat tidak terdapat banyak glukosa sehingga aman dikonsumsi dan mencegah diabetes. Kualitas bahan pangan lain kita tidak kalah. Rempah-rempah tidak hanya merupakan penyedap rasa saja, tetapi itu adalah herbal harian. Membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Masakan dan sebagainya yang menggunakan empon-empon sebagai membantu mencegah penyakit COVID-19, karena membantu meningkatkan ketahanan daya tahan tubuh."

"Belanda membutuhkan komoditi gula, semisal, maka tidak seluruh petani memproduksi gula. Tetapi dibagi-bagi juga semua jenis tanaman. Agar tetap bisa memproduksi lebih baik, untuk dapat dikolonialisasi Belanda. Masalah pertanian adalah permasalahan bersama. Politik pokok saat ini adalah politik pangan. Jika pemerintah tidak menyadari permasalaha  utama kita sekarang adalah masalah pangan, maka akan merembet menjadi banyak permasalahan lain. Apalagi saat pandemi sekarang ini. Permasalahan pangan menjadi utama." Jawab Bung Moko.

PB Aryatmoko menyindir pemerintah setiap hari dengan memasak menu Mustikarasa Bung Karno. Karena ini mengenai politik pangan agar kita dapat berdaulatan. Menurutnya pemerintah dengan kebijakan politik pangan tidak jelas. Bung Moko berandai kalau seluruh dunia memakai menu Mustikarasa, kita pasti akan menjadi eksportir terbesar bahan-bahan rempah-rempah Nusantara. Kita bisa menjadi eksportir rempah-rempah terbesar di dunia. Seluruh dunia pasti akan mengikuti sesuai dengan resep yang dimiliki Mustikarasa. Kalau kita mengikuti masakan orang lain, kita hanya akan menjadi importir bahan pangan dari luar negeri. 

"Pemerintah tidak jelas dengan politik pangan." - PB Aryatmoko

Bung Nanang bertanya kepada Bung Moko yaitu mengenai soal kemandirian dan kedaulatan pangan kita. Secara sejarah kita merupakan eksportir beras sampai abad ke-18 karena kebijakan politik kerajaan zaman dahulu. Kenapa kita tidak pernah berdaulat dengan pangan, bahkan hanya bisa berdaulat dengan beras sekali saja pada zaman Soeharto. Kenapa kita tidak bisa berdaulat dengan pangan? Apakah karena kebijakan? Apakah karena cara menanam kita?

Bung Moko menjawab, dari sejarah itu bisa diketahui bahwa kita adalah lumbung pangan Asia sejak zaman Majapahit, tetapi kita menjadikan beras sebagai panganan pokok seseorang. Padahal sebelumnya hanya 60% saja pendudukan Nusantara pemakan beras. Di seluruh Indonesia sekarang menjadi beras 90%, sementara produksi hanya 60%. Pemakan beras sebenarnya dari suku Jawa, Melayu, dan Sunda. Tetapi sekarang semuamemakan beras dan akhirnya kita memakan beras. Sebenarnya kita tidak kekurangan stok beras. Kita tidak memakan bahan pokok lain selain beras seperti gandum, jagung, sagu, dan ketela. Hal ini menjadi pertanyaan kita sekarang. Mungkin karena disebabkan adalah karena pedagang beras yang memainkan impor beras. Terjadi kebingungan informasi di media apakah kita kekurangan beras atau tidak. Perlu ditelusuri lebih mendalam lagi mengenai persoalan kita ini. Hal ini akan selesai jika politik pangan kita jelas. Karena ini menjadi badan ketahanan nasional kita. 

Sarinah Dian menanyakan peramasalah impor padahal dalam negeri kita punya sumber daya alam yang banyak.

Bung Moko menjawab bahwa zaman dahulu masalah pangan dipegang oleh tentara, karena menjadi pertahanan dalam perang. Sekarang pandemi juga merupakan perang. Perlu adanya ketahanan nasional agar kita bisa bertahan dalam urusan pangan. Urusan kita impor apapun dalam bahan pangan. Menurut Bung Moko perlu adanya kebijakan politik yang benar agar dapat menyelesaikan permasalahan pangan.

"Impor itu didikkan,sementara ekspor itu natural. Karena apapun yang kita punya kalau lebih pasti akan kita jual.Sementara banyak impor karena ada pendidikan mengenai bisnis impor dalam seminar-seminar pendidikan impor, karena ditawari keuntungan yang lebih dari produk-produk luar negeri dibanding dengan produk dalam negeri. Keuntungan itulah yang menjadikan seseorang tergiur mempelajari ilmu tentang impor dan menyebabkan impor menjadi semakin marak. Seolah-olah produk kita kualitasnya lebih rendah dibanding dengan produk luar negeri." kata Bung Moko.

Lebih tegas lagi Bung Moko menerangkan bahwa politik kita adalah politik dagang sehingga kita pasti akan belajar berdagang dengan adanya kebijakan yang lebih menguntungkan importir. Kita sudah merdeka secara politik, tetapa kita belum berdaulat. Kita merdeka secara administratif saja. Okelah kalau produk teknologi semacam hp atau laptop kita impor, karena kita belum bisa memporduksi, tetapi kalau bahan pangan kita harus impor, berarti ada kesalahan pada kebijakan politik kita. 

"Kalau misal kita melihat pedagang ketela akan membuat kaya, pasti semua orang akan berdagang ketela, dan semua orang pasti akan suka dengan ketela. Tetapi diversifikasi pangan itu perlu. Tidak terlalu didukung oleh pemerintah dan tidak laku. Misal contoh bakpia dari ketela ungu laku, pasti akan menjadi ramai diproduksi oleh petani. Bentuk makanan lokal sebagai bentuk perlawanan makanan luar negeri. Kalau ditawarkan kelas elit, pasti akan laku di pasaran. Tinggal cerdas-cerdas mengkampanyekan diversifikasi pangan. Perlu adanya tim kreatif agar diversifikasi pangan berhasil sehingga bisa melawan yang namanya impor beras." kata Bung Moko diakhir kajian Trending Ketahanan Nasional bidang Pangan, Ekonomi, dan Kesehatan. 

Read More

Merdeka Belajar untuk Semua - PB Aryatmoko

PB Aryatmoko dalam Live Kajian Trending Dokter Marhaenis Rabu Malam 5 Mei 2021

Menanggapi kebijakan terbaru pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai program Merdeka Belajar. Apalagi setelah peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, menjadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. PB Aryatmoko menjelaskan kajian tentang pendidikan. 

Program Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang hanya mengejar pada kualitas pendidikan saja tanpa adanya pemerataan pendidikan adalah suatu hal yang tidak imbang. Karena mengejar kualitas hanya akan mengangkat kualitas sebagian kecil siswa saja. Tanpa adanya pemerataan pendidikan, maka program pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak akan bisa diimbangi. Permasalahan sosial akan selalu muncul terus menerus dari generasi ke generasi. Sementara pembangunan akan terus berjalan tetapi manusianya akan tetap tertinggal. 

Marfuah Nurul Imania, Anggun Kumala Sari, dan Dian Aisyiah sebagai peserta Kajian Trending bersama PB Aryatmoko

PB Aryatmoko selaku pendiri Ngaji Marhaenisme mengatakan pendapatnya mengenai berbagai macam masalah yang ada di dunia pendidikan dan berusaha menjelaskannya dengan sudut pandang Marhaenisme. PB Aryatmoko atau biasa disapa dengan sebutan Bung Moko membagi pendidikan menjadi 2 hal:

1. Pendidikan tentang kehidupan.

Yaitu sebuah pendidikan yang mengajarkan hal-hal penting dalam kehidupan seperti dengan pendidikan dasar mengenai cara bertahan hidup, mendapatkan penghasilan, pengetahuan untuk dapat menjadi manusia yang baik dan berguna bagi sesama. 

“Nilai akademik itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan itu. Tetapi pendidikan itu belum berakhir. Mereka yang mengabdikan diri sesuai keilmuannya kemudian menjadi bermanfaat bagi sesama merupakan harapan bersama.”

“Pendidikan itu harus mengajarkan kita hal-hal yang paling penting dalam kehidupan seharusnya. Pendidikan itu harus selayaknya adalah bermanfaat bagi kehidupan kita.” - PB Aryatmoko.

2. Pendidikan tentang pengetahuan / knowledge

Pendidikan yang mengajarkan mengenai pengetahuan umum seperti pelajar-pelajar sekolah mulai dari matematika hingga ilmu kealaman. Menurut PB Aryatmoko merupakan sebuah pendidikan yang tidak terlalu signifikan untuk diajarkan kecuali bagi mereka yang berkenan dan tertarik untuk belajar pengetahuan tersebut. 

“Namanya pengetahuan ya penting-penting ga penting. Karena tidak tahu apa-apa ya tidak masalah sih. Misal bisa makmur dan kaya. Punya apa-apa tapi tidak tahu apa-apa tidak masalah.” kata Bung Moko.

Tanggapan Terhadap Merdeka Belajar

 Program Merdeka Belajar menekankan pada 8 poin-poin penting yang terdiri dari: Pertama KIP Kuliah dan KIP Sekolah, kedua Digitalisasi Sekolah, ketiga yaitu adalah Prestasi dan penguatan karakter, keempat Guru Penggerak, kelima Kurikulum Baru, keenam Revitalisasi pendidikan vokasi, ketujuh Kampus Merdeka sebagai peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Kedelapan Pemajuan Kebudayaan dan Bahasa (Kompas.com).

Bung Moko mengatakan bahwa adanya Merdeka Belajar sangat bagus untuk mengembangkan kualitas pendidikan karena menurutnya pengetahuan adalah sebuah kekuatan. 

“Pengetahuan adalah kekuasaan atau knowledge is power, karena dengan pengetahuan kita punya kuasa atas banyak hal terutama penguasaan kita terhadap alat dan sosial.” kata PB Aryatmoko.

Meskipun begitu Bung Moko menggap bahwa pengetahuan adalah no 2 saja dan bukan sesuatu yang utama. Pendidikan yang utama menurut Bung Moko adalah pendidikan karakter. Terutama dengan mengedepankan Pancasila sebagai sumber pendidikan karakter bangsa kita.

“Kalau kita belajar Pancasila, kalau kita belajar Marhaenisme. Marhaenisme itu merupakan teori ekonomi politik yang akan memberi kita frame untuk kita mencapai kemakmuran. Jadi, sangat sayang kalau kita belajar tetapi di kemudian hari tidak memberi dampak kepada kita.” ujar Bung Moko.

Kritik terhadap dunia pendidikan juga disampaikan oleh Bung Moko terutama dalam hal komersialisasi pendidikan di mana pendidikan hadir hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial saja seperti dengan adanya biaya pendidikan yang tinggi sementara kemampuan membayar bagi para peserta didik tidak mencukupi. Meskipun begitu Bung Moko tidak terlalu mempermasalahkan. 

“Banyak sekolah yang mengambil untung dari pendidikan. Walaupun hal tersebut tidak salah. Karena memang pendidikan itu mahal.”

Hal ini membuat Bung Moko bertanya-tanya mengenai perguruan tinggi negeri dengan adanya UKT yang mahal pasti ada yang tidak sanggup untuk membayar. Hal ini yang disebut Bung Moko dengan komersialisasi pendidikan. “Dosen gaji tinggi, mahasiswa bayar rendah, pembiayaannya gimana?” pertanyaan ini dilontarkan Bung Moko kepada pemerintah karena menganggap tidak adanya keadilan bagi mahasiwa yang tidak mampu dan tidak terserap kepada program-program beasiswa.  

“Saya berharap kepada pemerintah tidak melanggengkan kebodohan.” - PB Aryatmoko

 Kemudian Bung Moko juga berpesan kepada pemerintah agar tidak melanggengkan kebodohan. Karena menurutnya pendidikan adalah hak semua warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka kran pintu masuk bagi semua calon pendaftar kampus-kampus negeri termasuk kepada calon peserta didik yang memiliki kemampuan akademik rendah. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat membantu meningkat mutu kualitas peserta didik siapapun itu menjadi lebih baik lagi. 

“Pendidikan selalu mengalami dilema, tetapi harus ada perhatian khusus dari pemerintah untuk tidak berkontribusi terhadap melanggengkan pembodohan. Meskipun bodoh secara akademis tidak ada jaminan akan membuat hidup seseorang menjadi sengsara.”

Pemerintah menurut Bung Moko harus lebih peduli kepada orang yang tidak mampu secara akademis, soalnya orang yang kurang secara akademis ketika diajar oleh dosen yang tidak berkualitas, maka akan langgeng terus ketidakmampuan akademisnya. Sehingga menurut dia kesamaan hak dalam pendidikan itu harus dibuka terutama pendidikan oleh negara.

Sumber:

Mendikbud Nadiem: 8 Program Prioritas Merdeka Belajar di Tahun 2021 Kompas.com - 06/01/2021, 06:53 WIB

Kompas

Read More

Hari Kebangkitan Nasional

 

Hari Kebangkitan Nasional merupakan titik awal bagi bangsa Indonesia untuk memulai langkah menuju kemerdekaan Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional merupakan benang merah dengan Hari Sumpah Pemuda 1928 dan terkahir adalah Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Langkah awal ini dibentuk oleh Boedi Oetomo yang terlahir pada 20 Mei 1908 untuk bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Membawa politik etis di Jawa pada masa kolonial Belanda.

Ki Hadjar Dewantara dalam Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan. “Hari itu (20 Mei 1908) menurut beliau adalah hari yang patut dianggap hari mulia oleh bangsa Indonesia, karena pada hari itu perhimpunan kebangsaan yang pertama, yaitu Boedi Oetomo, didirikan dengan maksud menyatukan rakyat, yang dulu masih terpecah-belah, agar dapat mewujudkan suatu bangsa yang besar dan kuat,”.

Read More